Selamat Datang di Aplikasi Web Hukum dan Kerjasama



Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Hukum dan Kerjasama merupakan salah satu sub bagian dari bagian Umum pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.

Hukum dan kerjasama mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan ratifikasi konvensi internasional, rancangan rumusan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta rancangan perjanjian nasional dan internasional dalam rangka kerjasama dengan instansi/lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

Bentuk peraturan perundang-undangan dan kerjasama yang terkait dengan pengembangan SDM di bidang transportasi tersebut perlu untuk dilakukan pendokumentasian secara modern yang selanjutnya tersimpan rapi dan mudah diakses dalam database Hukum dan Kerjasama dalam rangka melaksanakan salah satu upaya pembinaan pada UPT Diklat di lingkungan BPSDMP.